Site Loader

Dunia perbankan telah menjadi bagian dari rutinitas perekonomian dunia. Setiap masalah keuangan hampir tidak dapat dipisahkan dari sektor perbankan. Sementara di Indonesia, dari hampir 255 juta penduduk, sekitar 95 juta terdaftar sebagai nasabah bank. Dari jumlah tersebut, data OJK pada tahun 2015 mencatat sekitar 15 juta orang menjadi nasabah bank syariah dan 80 juta nasabah bank konvensional.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga akhir Desember 2015, sebanyak 118 bank telah masuk dalam daftar penjaminan LPS. Sebanyak 106 bank umum konvensional dan 12 bank umum syariah. Khusus di sektor perkreditan, perbankan di Indonesia mencatatkan kredit yang lebih baik pada akhir tahun 2016 dibandingkan akhir tahun 2015. Bank Indonesia menyebutkan bahwa perbankan membukukan kredit sebesar Rp 4.402 miliar pada akhir Desember 2016. Jumlah tersebut meningkat 7,81% dibandingkan dengan akhir tahun 2015. hingga akhir Desember 2015 senilai Rp. 4.083,2 triliun.

Rincian pertumbuhan pada akhir tahun 2016 terdiri dari kredit investasi senilai Rp 1.114,9 triliun dan kredit modal kerja sebesar Rp 2.042,2 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, kredit macet di sektor perbankan juga mengalami peningkatan. Badan Jasa Keuangan (OJK) menyatakan rasio kredit macet (NPL) bank umum pada akhir Juli 2016 mencapai 3,18%.

Anda mungkin pernah mengalami masalah ini dengan masalah kredit, jadi mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan atau bank bisa jadi sulit. Di sisi lain, persoalan sulitnya memperoleh kredit kerap dikaitkan dengan faktor BI Checking. Pertanyaannya adalah: Apakah BI Checking masalah utama dalam bisnis perbankan Anda? Jawabannya adalah tidak.

Karena? Berikut penjelasan berdasarkan hasil wawancara dengan Covesia.com dengan Ketua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Puji Atmoko, di Padang.

Apa itu BI Checking?

Saya ingin menjelaskan istilah itu dulu. Memang BI Checking (Cek Bank Indonesia) memang populer, karena mengecek waktunya. Namun sebenarnya dari bahasa regulasi, istilah Informasi Debitur Perorangan (IDI) itu benar. Latar belakangnya seperti ini; di bank atau perusahaan pembiayaan ada istilah data rahasia. Di sektor perbankan (nasabah) ada dua, deposan dan peminjam, satu tabungan dan satu pinjaman.

Nah, data yang disimpan bersifat rahasia, data (terkait) ke toko. Menurut Undang-Undang Perbankan (Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang pada Nomor 7 di Tahun 1992 tentang Perbankan), menurut Undang-Undang Perbankan, deposan adalah orang yang memiliki simpanan di bank. Bentuk tabungan dapat berupa tabungan, tabungan berjangka atau deposito mata uang atau bentuk lain yang serupa.

Data simpanan ini adalah rahasia bank. Oleh karena itu, informasi mengenai deposan dan informasi lainnya bersifat rahasia (sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan / UU Merah). Sebaliknya ada peminjam (debitur). Data peminjam tidak bersifat rahasia. Namun, pertukaran data peminjam diatur oleh otoritas Bank Indonesia. Oleh karena itu, tidak semua lembaga dapat bertukar informasi tentang data peminjam.

eddye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *